Garudasiber.net, Banjarmasin- Kalimantan Selatan, 19 September 2025 – Dugaan korupsi pembelian tanah fiktif oleh Pemkab Tanah Bumbu kembali mencuat, kali ini dengan tekanan publik yang lebih keras. Dua organisasi sipil, Sekutu dan WRC PAN-RI Kalsel, mendatangi Ditreskrimsus Polda Kalsel, menuntut penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Ketua Divisi Penindakan WRC PAN-RI Kalsel, Hendarta Suprajat, menyebut proses hukum yang berjalan sebagai “cacat dan diskriminatif.”
“Tiga orang sudah diadili. Tapi nama-nama besar seperti mantan Bupati Zairullah Azhar dan anggota DPRD Kalsel dr. Yadi Mahendra masih melenggang bebas, padahal tercantum jelas dalam berkas perkara. Ini bukan penegakan hukum—ini pertunjukan sandiwara,” tegas Hendarta.
Data dari SIPP PN Banjarmasin mengungkap dugaan aliran dana korupsi :
– dr. Yadi Mahendra disebut menerima Rp1 miliar untuk kampanye Pemilu 2024.
– Andi Agung diduga menerima Rp.1,15 miliar untuk mendukung pemenangan Yadi Mahendra, Rusdiansyah, dan Syamsul Alam
“Ini bukan sekadar korupsi. Ini sabotase demokrasi. Uang negara dipakai untuk mendanai ambisi politik,” lanjut Hendarta.
Juru bicara Sekutu, Budi, menyoroti keberanian aparat yang hanya menyasar pemberi suap, bukan penerima.
“Korupsi itu dua arah. Kalau penerima dilindungi, hukum kita sudah lumpuh. Sangat jelas ada upaya mengamankan Zairullah dan Yadi Mahendra.”
Ketua Sekutu, Aliansyah, menyindir tajam ketimpangan hukum di Kalimantan Selatan.
“Rakyat kecil langsung diproses. Tapi begitu menyentuh mantan bupati, aparat mendadak ciut. Hukum di sini tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Aliansyah juga membandingkan keberanian kejaksaan dengan kepolisian.
“Kejaksaan berani menjerat mantan bupati Tabalong dan eks Sekda Balangan. Tapi Polda Kalsel? Seolah hanya bermain peran.”
Skandal ini berakar dari pembelian lahan oleh Pemkab Tanah Bumbu—lahan yang sejatinya milik negara. Transaksi fiktif itu diduga sengaja dimanipulasi untuk mengalirkan dana ke kantong politikus.
“Kenapa hanya bawahan yang dikorbankan? Bupati yang menyusun anggaran justru aman. Skandal sebesar ini tidak boleh berhenti di permukaan,” tutup Aliansyah.
