Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Garudasiber.net – 30 September 2025, Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Borneo Indobara (BIB) kembali molor. Komisi III DPRD Kalimantan Selatan memastikan jadwal yang semula 9 Oktober 2025 diundur ke 23 Oktober 2025.
Penundaan ini menyusul desakan dari Komite Daerah (KOMDA FAKSI) Tanah Bumbu yang sejak awal menuntut transparansi penggunaan dana CSR perusahaan tambang raksasa tersebut. Surat resmi sudah dilayangkan dan diteruskan ke anggota komisi, namun publik justru kembali disuguhi alasan penundaan.
“Kami ingin semua pihak hadir dan persiapan matang. RDP nanti harus benar-benar terbuka dan tidak sepotong-sepotong,” kata staf Komisi III DPRD Kalsel, Noor Ivana.
Namun publik menilai DPRD Kalsel tidak boleh lagi memberi ruang bagi perusahaan untuk berkelit. CSR BIB selama ini kerap dipertanyakan kemana arah dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar, yang hingga kini belum merasakan dampak nyata dari program tersebut.
Selama bertahun-tahun, Borneo Indobara telah mengeksploitasi sumber daya alam Tanah Bumbu dengan keuntungan triliunan rupiah, namun warga sekitar tambang masih berkutat dengan persoalan infrastruktur dasar, pendidikan, dan lingkungan hidup yang rusak. Pertanyaan besar pun muncul: ke mana sebenarnya dana CSR yang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat?
Keterlambatan RDP ini dinilai semakin mempertegas adanya tarik ulur antara kepentingan rakyat dan kepentingan korporasi. Masyarakat menuntut DPRD Kalsel tidak hanya menjadi corong perusahaan, melainkan benar-benar berdiri di garis depan untuk mengawal hak-hak warga.
Kini, semua mata tertuju pada Komisi III DPRD Kalsel. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji, bahwa dana CSR PT Borneo Indobara akan benar-benar transparan, terukur, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat Tanah Bumbu.
Penulis : Irwansyah
