BOGOR, Garudasiber.net — Pimpinan Cabang Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor mengecam keras insiden dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Kabupaten Bogor, setelah mengonsumsi makanan dan minuman dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (21/10/2026).
Puluhan siswa SMPN negri 2 cisarua mengalami keracunan program makan gizi gratis
Ketua Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor, Baihaki, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, insiden ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan agar tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Program Makan Bergizi Gratis seharusnya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah, bukan justru menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan mereka. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pengawasan dan pelaksanaan program,” tegas Baihaki.
Ia menilai, kejadian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis semata. Pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman, proses distribusi, standar keamanan pangan, serta tanggung jawab pihak penyelenggara harus diperiksa secara menyeluruh.
GARUDA KPP-RI DESAK EVALUASI DAN TINDAKAN TEGAS
Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan instansi terkait.
Pertama, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala KPPG Bogor serta mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan apabila terbukti lalai menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.
Kedua, mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian tersebut ditutup secara permanen apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap standar keamanan pangan atau kelalaian yang membahayakan keselamatan siswa.
Ketiga, mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan keracunan tersebut, mengusut sumber penyebabnya melalui uji laboratorium, serta mengevaluasi mekanisme pengawasan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG.
Keempat, mendesak Bupati Bogor untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan mengambil tindakan tegas, termasuk pencopotan apabila ditemukan bukti kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengawasan sesuai kewenangannya.
Kelima, meminta agar seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara maksimal, sementara pemerintah memastikan langkah pencegahan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
BAIHAKI: KESELAMATAN SISWA TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Baihaki menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan kepada para siswa. Kualitas bahan pangan, keamanan produk, proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan harus menjadi prioritas utama.
“Bagi kami, persoalan ini bukan sekadar kelalaian teknis yang bisa dianggap selesai begitu saja. Kami mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap program MBG. Apabila ditemukan pihak yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, harus ada konsekuensi yang jelas dan tegas,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait agar tidak saling melempar tanggung jawab dan segera membuka hasil pemeriksaan kepada publik secara transparan, dengan tetap melindungi data pribadi para siswa.
Garuda KPP-RI Kabupaten Bogor menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai penyebab kejadian, tanggung jawab pihak terkait, serta langkah perbaikan yang konkret.
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa justru kehilangan kepercayaan masyarakat akibat lemahnya pengawasan. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Jika terbukti ada pelanggaran atau kelalaian, kami mendesak agar sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Baihaki.
GARUDA KPP-RI KABUPATEN BOGOR
Berpikir, Berjuang, Beramal.
