Hulu Sungai Selatan , Kalimantan Selatan, 3/10/25/, Garudasiber.net – Dugaan korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kini memasuki babak krusial. Watch Relation of Corruption bersama Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC PAN RI) Kalimantan Selatan tampil sebagai garda terdepan, mengawal transparansi dan akuntabilitas di tengah sorotan publik yang kian tajam.
Nama Bupati HSS resmi masuk dalam daftar penyelidikan, memperkuat sinyal bahaya yang sejak lama dikibarkan WRC PAN RI. Laporan Informasi Nomor: LI/7/VIII/RES.3.1/2025/KORTASTIPIDKOR yang dirilis Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) pada Agustus lalu mengungkap indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan potensi penyelewengan anggaran daerah.
Meski rincian kerugian negara dan objek anggaran belum dibuka ke publik, WRC PAN RI menegaskan bahwa dokumen tersebut sudah cukup menjadi landasan hukum untuk memulai proses penyelidikan. Lembaga ini mendesak agar klarifikasi dilakukan secara terbuka, dengan Bupati sebagai pihak pertama yang harus dimintai keterangan langsung oleh penyidik.
“Kami tidak akan membiarkan kasus ini tenggelam. Dugaan penyalahgunaan anggaran harus diusut tuntas. Hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa pun yang terlibat, harus bertanggung jawab di depan hukum,” tegas perwakilan WRC PAN RI Kalimantan Selatan.
Langkah tegas WRC PAN RI mendapat dukungan luas dari aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil. Publik mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, berani, dan tanpa kompromi—meski yang diperiksa adalah pejabat aktif dengan kekuatan politik.
Jika terbukti, kasus ini berpotensi menjadi skandal besar yang mengguncang fondasi pemerintahan HSS dan mencoreng kredibilitas birokrasi Kalimantan Selatan. WRC PAN RI berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan lapangan, mengawal proses hukum, dan menyampaikan setiap temuan baru kepada otoritas terkait.
