Garudasiber.net, Bogor – Suasana di depan Kantor Polresta Bogor pada Jumat (22/8/2025) tampak memanas.
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Kosgoro Kota Bogor turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi.
Mereka menuntut aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik suap politik uang yang disebut mencapai Rp7 miliar dan Rp4,5 miliar, dengan total senilai Rp11,5 miliar, yang dikaitkan dengan salah satu pasangan calon Wali Kota Bogor periode 2024–2029.
Dalam orasinya, Alex, koordinator lapangan aksi, menyebut bahwa Ketua KPU Kota Bogor diduga menjanjikan kemenangan kepada salah satu pasangan calon dengan imbalan uang miliaran rupiah.
“Ini bukan sekadar isu biasa, tetapi persoalan serius yang merusak sendi-sendi demokrasi di Kota Bogor. Sebagai mahasiswa, kami tidak bisa tinggal diam melihat praktik kotor seperti ini,” tegas Alex, Jum’at (22/8).
Aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat itu menegaskan lima tuntutan utama kepada aparat penegak hukum:
1. Mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan KPU Kota Bogor karena dinilai telah mencederai demokrasi.
2. Menangkap dan memproses hukum Ketua KPU Kota Bogor atas dugaan suap senilai Rp11,5 miliar serta pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu jujur dan adil.
3. Mencopot Kapolresta Bogor Kota serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang dianggap lalai hingga praktik kecurangan dibiarkan terjadi.
4. Menjamin perlindungan terhadap aktivis dan warga yang bersuara kritis, agar demokrasi tidak mati oleh ketakutan.
5. Memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kota Bogor.
Ketua DPD Gema Kosgoro Kota Bogor, Ajid Letno, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut kepentingan bangsa.
“Ini soal tegaknya demokrasi, keadilan, dan martabat bangsa. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor, mahasiswa, dan media massa untuk ikut mengawal kasus ini. Jangan sampai praktik kotor dibiarkan merusak kepercayaan rakyat terhadap pemilu,” ujar Ajid.
Aksi ini menegaskan bahwa mahasiswa tetap berada di garda terdepan dalam mengawal demokrasi, sekaligus memberi pesan kuat bahwa praktik politik uang tidak boleh diberi ruang di Kota Bogor.
