PATI, Garudasiber.net – Sebuah toko di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial karena dugaan menjadi titik distribusi rokok non-cukai (ilegal), kini terpantau tutup pada Kamis (23/7/2026). Penutupan ini terjadi setelah adanya laporan masyarakat dan tindak lanjut dari aparat kepolisian setempat.
Sebelumnya, toko tersebut dikenal beroperasi setiap sore hingga dini hari. Aktivitas mencurigakan itu memicu kekhawatiran warga sehingga mereka melaporkan kejadian tersebut melalui saluran darurat kepolisian 110. Menanggapi laporan itu, Satuan Petugas dari Polresta Pati langsung bergerak pada Rabu (22/7/2026). Petugas mendatangi lokasi untuk mendata dan meminta keterangan dari pemilik toko terkait dugaan peredaran barang ilegal tersebut.
Namun, tindakan Polresta Pati yang saat itu hanya sebatas pendataan dan klarifikasi tanpa penyitaan atau penangkapan sempat menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan tegas berupa penyitaan barang bukti terhadap dugaan rokok non-cukai tersebut.
Menjawab keraguan publik, Kasie Humas Polresta Pati, Ipda Hafid, memberikan penjelasan melalui sambungan WhatsApp kepada tim media pada Kamis (23/7/2026). Ipda Hafid menegaskan bahwa wewenang utama dalam penanganan kasus rokok non-cukai atau ilegal berada di bawah otoritas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bukan Polri secara langsung.
“Kami melakukan pendataan awal sebagai bentuk respons atas laporan masyarakat. Namun, untuk proses hukum dan penyitaan terkait pelanggaran cukai, kewenangan utamanya ada pada Bea dan Cukai,” jelas Ipda Hafid.
Desakan Penindakan Tegas
Meski toko tersebut kini telah tutup, masyarakat tetap berharap adanya penindakan lebih lanjut terhadap maraknya peredaran rokok non-cukai. Peredaran rokok ilegal dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas pasar bagi pelaku usaha legal, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena minimnya standar pengawasan kualitas produksi.
Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia memang merupakan kewenangan utama Bea dan Cukai. Hal ini didukung oleh sinergi dengan Satpol PP, Polri, dan Kejaksaan. Bea dan Cukai bertindak sebagai garda terdepan karena memiliki otoritas penyidikan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Sementara itu, Satpol PP berperan dalam penertiban operasional di tingkat daerah untuk menjaga ketertiban umum. Kolaborasi ini memastikan penegakan hukum berjalan efektif hingga ke titik-titik penjualan eceran.
Ancaman Hukuman Berat
Landasan hukum untuk menindak para pelaku peredaran rokok ilegal sangat kuat. Pelanggar dapat dijerat dengan sanksi pidana berat, mulai dari penjualan rokok tanpa pita cukai (Pasal 54), penggunaan pita palsu atau bekas (Pasal 58), salah peruntukan pita (Pasal 58A), hingga pengangkutan dan penyimpanan ilegal (Pasal 60 dan 61).
Pelaku kejahatan cukai ini terancam hukuman penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 5 tahun, serta denda sebesar 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan efek jera yang signifikan guna melindungi penerimaan negara dan industri hasil tembakau yang legal.
Tim media berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan meneruskan informasi terkait peredaran rokok ilegal kepada pihak Bea dan Cukai serta Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya yang berwenang, demi terciptanya ketertiban pasar dan perlindungan bagi konsumen.
