Pusaran Dugaan Praktek Korupsi Di Kampung Biatan Lempake Melibatkan Kepala Kampung dan TPK

Berau, Kalimantan timur, Garudasiber.net – Sejumlah proyek pembangunan di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, hingga kini belum juga rampung.
Warga menilai alasan yang kerap disampaikan pihak kampung terkait keterlambatan tersebut sudah terlalu sering terdengar dan dianggap tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

Pantauan di beberapa RT di Kampung Biatan Lempake, sejumlah proyek seperti drainase dan semenisasi jalan tampak belum terselesaikan. Bahkan, beberapa proyek yang sudah rampung justru dinilai bermasalah.

Misalnya, jalan yang baru selesai disemen beberapa waktu lalu kini telah mengalami retak dan pengelupasan di sejumlah titik,dugaan tersebut tidak sesuai mekanisme

Proyek drainase yang seharusnya dilanjutkan sejak 2024 juga hingga kini belum menunjukkan perkembangan. Kondisi tersebut menjadi bahan perbincangan warga, Biatan lempake
yang menilai mutu pekerjaan tidak sesuai dengan dana yang digelontorkan.

 

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan, banyak pekerjaan drainase di kampung tersebut berhenti di tengah jalan.

 

“Di RT 7 salah satunya itu drainasenya sudah lama tuntas akan tetapi tidak sesuai harapan, padahal nilainya ratusan juta. Selain itu, kalau warga mau buat surat tanah juga sering dipersulit, seperti dipilih-pilih siapa yang bisa,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (9/10/2025).

Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)sekaligus menjabat sebagai ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
Masyarakat menilai, beberapa proyek yang diduga kualitasnya tidak sesuai harapan,

bahkan ada jalan yang baru seminggu selesai sudah rusak di beberapa bagian.

 

“Kalau dilihat dari nilai anggaran, proyek-proyek itu besar, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi hasilnya jauh dari harapan,” ujar warga lainnya.

 

Masyarakat berharap agar aparat berwenang dapat menindak tegas apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Mereka menegaskan, transparansi dan pengawasan harus diperkuat agar pembangunan kampung benar-benar sesuai mekanismenya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga Masyarakat.

 

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Kampung Biatan Lempake, Darwis, enggan memberikan penjelasan panjang.

 

“Silakan langsung tanyakan ke pihak kecamatan saja, saya lagi buru-buru mau ke Tanjung,” Pungkasnya Darwis kepala Kampung Biatan Lempake.

 

Warga Biatan Lempake mempertanyakan peran dan tindak lanjut Inspektorat Kabupaten Berau terhadap permasalahan yang terjadi di kampung mereka.

Mereka berharap, Inspektorat dapat segera turun tangan melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan persoalan ini secara tuntas.

Langkah tegas dinilai penting agar menjadi pelajaran sekaligus efek jera bagi kepala kampung lain,

sehingga ke depan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *